Dari Lisabona Rahman

Hantam-Kromo Atas Nama Peradaban

Peradaban manusia adalah pisau bermata dua bagi manusia. Bisakah pembangunan sebagai ekstraksi peradaban manusia tak cuma meningkatkan kualitas kehidupan manusia, tetapi tetap bisa bersahabat ramah dengan lingkungan? Kalau tidak, konsekuensi apa yang akan kita tanggung di kemudian hari?
DI sela-sela perang yang masih berkecamuk kira-kira pada kurun akhir 1960-an, seperti yang terjadi di Vietnam antara prajurit-prajurit Amerika Serikat dengan Vietkong yang didanai Rusia dalam konteks Perang Dingin, muncul ketakutan bahwa nantinya sumber daya alam yang selama ini digunakan untuk kelangsungan kehidupan manusia mulai menipis dan habis. Bukan tidak mungkin kesadaran itu dipicu kegelisahan: jangan-jangan sumber bahan bakar bumi dan juga barang tambang yang diambil untuk kepentingan perang, seperti untuk membuat senjata, pesawat, tank hingga mangkuk makan, akan terkuras habis tanpa sisa. Kegelisahan itu ada dasarnya, paling tidak fakta di lapangan menunjukkan terjadinya penurunan produksi hasil tambang di sejumlah tempat, seperti hasil keruk batubara di Inggris dan minyak bumi di Amerika Serikat.
Penurunan produksi sumber daya alam ini jelas memunculkan kepanikan tersendiri. "Bila roda produksi berhenti, akankah manusia akan berhenti membangun peradabannya —yang berarti lebih banyak mobil mewah, lebih banyak barang-barang modern dari kayu jati, lebih banyak pesawat terbang hingga bisa mengarungi angkasa luar dan lain sebagainya— ?" demikian renung mereka. Bila semua proyek impian itu berhenti, berarti kiamatlah kapitalisme. Wah, gawat ini! Bisa-bisa rencana untuk membangun mega-peradaban itu akan gagal.
Maka para pembuat kebijakan di sejumlah negara maju (yang kapitalis) memutar otak untuk mencari taktik apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan, tetapi bisa juga tetap melestarikan kepentingan kapitalisme. Hasilnya, pada konferensi lingkungan tahun 1972 di Stockholm, Inggris, muncul gagasan untuk mencari titik ekuilibrium antara pembangunan industri dengan pelestarian alam. Pikir punya pikir, lalu diluncurkanlah konsep yang pada saat itu disebut pembangunan berkesinambungan atau sustainable development. Kemunculan konsep ini disambut sebagai suatu penemuan besar untuk kemaslahatan umat manusia. Konsep ini muncul dari pemikiran pokok bahwa apa yang ada di alam itu terbatas dan oleh karenanya manusia harus pintar-pintar mengeksploitasinya agar lestari. Konsep ini menganjurkan manusia untuk meminimalkan sampah yang dihasilkan dan mengurangi konsumsi atas sumber daya alam. Sebagai turunannya, disusunlah suatu strategi pembangunan yang mensyaratkan agar eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak dan gas bumi diminimalkan, dan penggantian hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti kayu agar tercipta kelestarian. Sepintas kelihatan strategi ini cukup baik, namun banyak orang kecele. Ternyata yang dimaksud lestari itu bukan kehidupan manusia-alam, melainkan lestarinya kepentingan kapitalisme dunia. Bukankah bila sumber daya alam dari bumi tak lagi mau mendukung keberadaan industri, maka kapitalisme bisa punah, jadi ya dibuatlah strategi pembangunan ini yang malahan men-sustain produk-produk hasil kapitalisme. Welah!
Coba saja cermati. Hasil konferensi lingkungan itu pada akhirnya dijadikan materi pokok penyetiran kebijakan ekonomi global. Salah satunya diatur bagaimana caranya negara-negara Utara dan negara-negara Selatan saling bekerjasama dalam membangun peradaban manusia dan melestarikan lingkungan. Negara Utara ditempatkan sebagai pihak yang mengingatkan negara-negara Selatan untuk tak mengulangi kesalahan mereka yakni menguras alam dan meminta agar hutan-hutan tropis itu dipertahankan. Sebagai gantinya, Negara Utara mau meminjamkan sejumlah uang kepada negara-negara di dunia ketiga.
Praktik ini pada mulanya berjalan baik, tapi baru belakangan ketahuan belangnya. Utang yang jatuh tempo kepada negara-negara Utara akhirnya memaksa negara Selatan memacu produksi industrinya. Sebagai akibat pemaksaan produksi itu, alam sebagai penyedia bahan baku ikut diforsir untuk menyediakan apa yang dibutuhkan untuk melunasi hutang itu. Wah, lagi-lagi alam dieksploitasi, ibarat "lolos dari mulut singa, masuk ke mulut buaya" alias sama saja. Sustainable memang pembangunannya, apalagi grafik pertumbuhan perekonomian terus sustain atau malahan naik sehingga merupakan investasi yang baik untuk menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi, tetapi apakah kehidupan manusia dan kelestarian alam ikut sustain? Jelas tidak!
Oleh karena itu wajar saja bila strategi pembangunan ini mendapatkan banyak kritik dari aktivis lingkungan. Menurut para aktivis lingkungan, traktat yang dihasilkan di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 itu malah merupakan langkah mundur dari traktat-traktat lingkungan yang dihasilkan sebelumnya, termasuk traktat yang dihasilkan di Stockholm, Inggris 20 tahun sebelumnya. Para aktivis lingkungan berpendapat strategi transfer teknologi atau Agenda 21 dibuat bukan untuk men-sustain kehidupan manusia tetapi semata-mata untuk melestarikan masyarakat industri dengan "menyetel ulang mesin-mesin produksi" dan menyesuaikan ritme produksi dengan degradasi lingkungan. Ujung-ujungnya tetaplah berkisar seputar ekspansi maksimum peradaban manusia lewat cara eksploitasi yang lebih canggih.
Sayang sekali tak banyak orang yang tahu mengenai konspirasi ekonomi global tadi itu. Juga agaknya para pembuat kebijakan di Indonesia kurang membuka mata terhadap praktik eksploitasi yang canggih ini. Akibatnya, Indonesia pun tak luput dari tekanan untuk merealisasikan strategi pembangunan berkelanjutan ini.
Sebagai negara dengan luas hutan tropis yang mencapai 109 juta hektar —terluas kedua di dunia setelah Brasil— Indonesia merupakan kerbau bodoh tapi kaya yang menarik untuk dikerjain negara-negara maju. Karena pada saat itu Indonesia sedang dilanda booming jumlah penduduk, maka buru-burulah ditiupkan isu populasi berlebih yang akan membahayakan lingkungan alam. Isu-isu itu ditiupkan secara sistematis untuk mengangkangi Indonesia. Caranya, dengan menyebarkan ketakutan bila semakin banyak populasi yang tinggal di Indonesia, maka akan terjadi juga over consumption. Over consumption itu nantinya akan mendorong diciptakannya produk-produk yang dibuat secara serampangan sehingga pada gilirannya akan merusak alam. Maka, demikian anjuran negara-negara maju, Indonesia harus menerapkan sustainable development yang berlaku di segala bidang. Mulai dari bidang kesehatan dan kependudukan, harus ada birth control, semacam alat-alat kontrasepsi dan lain-lain. Lalu, juga perlu ada transmigrasi agar ada penyebaran penduduk sehingga merata di seluruh tanah air. Kemudian perlu ada upaya sistematis untuk menerapkan kebijakan investasi industri yang ramah lingkungan. Maka, teramat perlu Indonesia mengimpor teknologi pengolah limbah dari luar negeri. Biayanya darimana? Oh, tenang… ‘kan ada negara-negara Utara yang mau meminjami duit.
Padahal boro-boro kita menghadapi kelebihan penduduk. Yang terjadi sebenarnya hingga sekarang adalah ketidakmerataan penduduk sehingga ada konsentrasi penduduk yang jauh lebih tinggi di Jawa, tetapi tidak terjadi di daerah-daerah lain. Lagipula menyoal lingkungan bukan semata-mata tolok-ukurnya dari pertumbuhan penduduk.
Menurut Amartya Sen, penerima hadiah Nobel ekonomi tahun 1998, satu orang Amerika lebih menimbulkan akibat buruk pada lapisan ozon, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan lainnya daripada lusinan orang India dan orang Zimbabwe jika dikumpulkan bersama. Apa artinya? Sebenarnya sistem kapitalisme dunialah yang mendorong buruknya wajah bumi sekarang ini; bukan ulah para penebang pohon di pedusunan Kalimantan sana, atau praktik bakar lahan di Sumatera. Logikanya ‘kan sederhana: kapitalisme tak pernah kenal yang namanya basa-basi slogan "demi kemaslahatan umat manusia". Jika mau ditelusuri, siapa yang diuntungkan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang selama ini telah diadopsi menjadi diskursus pengambil kebijakan dunia? Ya, negara-negara kapitalis maju yang menggagas konsep ini, dong. Kalau Indonesia dan negara Dunia Ketiga lainnya tak lagi sudi menyediakan kebutuhan negara dunia pertama, maka habislah sejarah peradaban umat manusia di negara-negara kaya sana.
Cuma, negara dunia ketiga memang bodoh-bodoh. Implikasinya, bukan hanya negara-negara itu semakin tergantung dengan suplai teknologi dari negara dunia pertama, mereka juga menghadapi ancaman embargo. Apabila mereka tidak memasarkan produk-produk ramah lingkungan, maka tak akan ada perdagangan antarnegara. Pokoknya, persis sapi perah yang terus-menerus diperah hingga kurus kering.
Lalu, adakah jalan keluar dari lingkaran setan ini yang pada akhirnya bisa mendudukkan kembali pembangunan dan alam sebagai sahabat? Solusi yang ditawarkan adalah mengganti strategi sustainable development yang pro-kapitalisme dengan sustainable of livelihood yang pro-kesinambungan kehidupan. Kalaupun keduanya tidak saling meniadakan, maka teramat perlu dikembangkan konsep daya dukung lingkungan, dengan menghitung kemampuan alam untuk mendukung proses pembangunan (dan bukan sebaliknya). Dengan ekonometrik dari ekonomi biomassa, kita bisa menghitung dengan teliti dan serius sampai sejauhmana pembangunan itu bisa ditolerir. Kalaupun tidak bisa, haruslah diupayakan cara-cara yang tepat untuk mencari titik ekuilibrium itu. Misalnya, bila kebutuhan industrialisasi memang amatlah mendesak, perlu sekali dibuat riset-riset serius yang dapat mempercepat daya reproduksi alam. Dengan kemampuan teknologi dan rekayasa genetika bisa saja dibuat upaya membuat sebuah pohon yang dibutuhkan waktu ratusan tahun agar layak potong dipangkas jadi cuma 5-10 tahun —meskipun praktik ini tidak dianjurkan. Pendek kata, penerapan konsep sustainable of livelihood harus pertama-tama berangkat dari keberlangsungan hidup itu sendiri dan bukan pada hasil-hasil pembangunan.
Nah, kalau sudah demikian pada akhirnya kedaulatan pengelolaan lingkungan bisa dikembalikan kepada masyarakat dan masyarakat sendiri yang menentukan sampai sejauhmana peradaban manusia itu hendak dibangun. Masyarakat pun berhak menentukan teknologi macam apa yang akan digunakan agar sesuai dengan kondisi geografis lokasinya. Selama titik berangkatnya lagi-lagi dari produk dan hak-hak pengelolaan alam ada di tangan kaum kapitalis, maka kita ibarat makan buah yang terkena racun dioksin. Wah!